Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 4307

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta persiapan pembangunanKawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat dipercepat.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik Penyelesaian Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/6).

"Agenda ratas ini akan dibicarakan percepatan penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanah Papua, khususnya di Sorong, Papua Barat," katanya.

Secara khusus, Presiden meminta agar persiapan pembangunannya betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, juga kelembagaannya.

Selain itu, Presiden menginstruksikan agar dihitung dan dikalkulasikan seberapa besar suatu KEK sudah sangat diperlukan di tanah Papua.

"Tolong juga dihitung dan dikalkulasi apakah KEK sudah sangat diperlukan di Tanah Papua, karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana. Kedua, tentu berkaitan dengan pasar. Dan juga listrik sangat penting menunjang kelangsungan KEK ini. Oleh sebab persiapan menuju KEK di Sorong ini harus dikalkulasi," katanya.

Mantan Gubernur DKI itu sekaligus meminta agar masalah kelembagaan KEK menjadi perhatian khusus.

"Pengalaman kita mengenai Batam harus jadi perhatian bersama. Saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat kita dan juga tidak tumpang tindih kewenangnanya dengan apa yang sudah dimiliki Pemda," katanya.

Menurut Jokowi, pembangunan tanah Papua, baik di Papua maupun Papua Barat perlu segera dipercepat.

Ia berpendapat untuk membangun tanah Papua bukan hanya memperkuat konektivitas, seperti membangun jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan.

"Tapi kita juga harus menciptakan kawasan industri, pusat pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua. Sehingga nantinya kapal-kapal tol laut yang hilir mudik atau ke Papua terisi penuh dengan barang yang diproduksi di Tanah Papua," katanya.

Untuk itu, ia meminta agar tol laut benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri dan pusat produksi di Tanah Papua.

By. Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 4350

JAKARTA. Para investor Italia setelah mengikuti pertemuan bisnis di bidangInfrastruktur yang dilaksanakan di Wisma KBRI Roma mulai melirik berbagai proyek pengembangan Infrastruktur di Indonesia.

Keterangan pers dari Fungsi Penerangan KBRI Roma, Selasa, menyebutkan, pertemuan bisnis itu bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan kerja sama di bidang Infrastruktur antara investor Italia dengan perusahaan di Indonesia.

Kesepakatan kerja sama di bidang Infrastruktur antara Indonesia dan Italia ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Italia Sergio Mattarela ke Indonesia pada November 2015 lalu.

Pertemuan bisnis di KBRI Roma itu juga untuk memberikan gambaran jelas kepada investor Italia mengenai berbagai kebijakan dan prioritas pemerintah Indonesia dalam menarik investor asing untuk ikut serta dalam berbagai proyek pembangunan Infrastruktur di Indonesia.

Wakil Menko Kemaritiman bidang Infrastruktur, Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin menjadi pembicara dan nara sumber dalam pertemuan bisnis, yang dipimpin oleh Wakil Kepala Perwakilan RI di Roma, Des Alwi.

Ridwan Djamaludin menyampaikan mengenai berbagai kekayaan sumber daya alam Indonesia, rencana proyek jangka menengah dan panjang pemerintah Indonesia di bidang Infrastruktur, serta rencana proyek strategis Indonesia.

Dia memaparkan ada 225 proyek dan satu program, serta berbagai reformasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menarik investasi asing, khususnya di bidang Infrastruktur.

Beberapa reformasi kebijakan tersebut, menurut Ridwan, antara lain semakin pendeknya proses birokrasi perizinan investasi asing, semakin terbukanya peluang investor asing untuk ikut tender proyek Infrastruktur, serta telah dibentuknya komite untuk mempercepat proses pembangunan Infrastruktur di Indonesia.

Investor Italia dalam pertemuan bisnis tersebut dapat bertanya langsung mengenai informasi penting terkait proyek Infrastruktur di berbagai kawasan di Indonesia kepada nara sumber.

Beberapa investor Italia tidak hanya bertanya pada sesi tanya jawab, namun juga menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bisnis "one-on-one" dengan para nara sumber setelah pertemuan di Wisma KBRI Roma berakhir.

Dalam kunjungan kerja ke Italia, Wakil Menko Kemaritiman bidang Infrastrukturitu juga mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pengawasan Pelabuhan dan Kebijakan Transportasi Maritim Italia guna menindaklanjuti rencana pengembangan transportasi kapal angkut jarak pendek untuk mengurangi beban transportasi darat di Indonesia.

Pertemuan itu bertujuan meningkatkan jumlah investasi Italia di Indonesia yang hingga akhir 2015 mencapai 146,6 miliar dolar AS, di luar sektor keuangan, minyak dan gas.

By. Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 4212

Jakarta. Proses pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta di kawasan Jalan Batan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, terkendala ketiadaan sertifikat lahan milik warga. Akibatnya, proses pembayaran lahan tidak dapat dilakukan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengatakan, pembayaran lahan tidak bisa dilakukan jika tidak ada sertifikat. "Jadi warga sudah menempati lahan selama puluhan tahun, tapi mereka tidak bisa menunjukan bukti kepemilikannya," kata Tuty di Balai Kota, Selasa (14/6/2016).

Untuk menyiasati hal itu, kata Tuty, pihaknya akan melakukan pertemuan yang melibatkan jajaran pejabat Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan pemilik lahan dan warga sekitarnya. Dalam pertemuan itu, pemilik lahan akan diminta membuat pernyataan telah menempati lahan itu. "Jalan keluarnya seperti itu. Saat membuat pernyataan, nantinya pemilik lahan akan disaksikan minimal dua orang tetangga terdekatnya," ujar Tuty.

MRT di Jakarta ditargetkan sudah bisa dioperasikan pada 2019. Untuk tahap pertama, rute yang akan dioperasikan  adalah dari Lebak Bulus-Bundaran HI. Ada 13 stasiun yuang akan dilayani, yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun di bawah tanah.

By. Adi Wikanto

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 4464

BANDUNG. Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan pengerjaan jembatan layang (flyover) Antapani di Kota Bandung, Jumat (10/6/2016).

Jalan layang ini merupakan inovasi hasil kerja Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Sementara pembangunannya merupakan kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT Krakatau Posco.

"Hari ini kita akan mulai mengerjakan pekerjaan inovasi dari Balitbang yang menunjukkan bahwa pertama Balitbang tidak hanya meneliti kebutuhan organisasi atau para penelitinya sendiri," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberi sambutan kegiatan pencanangan tersebut.

Dengan adanya produk ini, kata Basuki, Balitbang menunjukkan hasil penelitiannya bisa dipersembahkan untuk kota dan masyarakat pada umumnya.

Program inovasi struktur jembatan dengan memanfaatkan baja sebagai komponen utamanya, merupakan dorongan dari Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Karena itu, sebelum menuju proyek pada siang ini, ia sempat melapor kepada Wapres.

Jembatan layang Antapani merupakan inovasi pertama yang menggunakan teknologi struktur baja bergelombang dengan bentang 22 meter.

Pembangunan jembatan layang ini bertujuan mengatasi kemacetan di persimpangan sebidang Antapani, tepatnya di Jalan Jakarta-Terusan Jakarta yang selama ini menjadi sumber kemacetan.

Pembangunan jembatan layang dengan struktur baja bergelombang dengan kombinasi mortar busa memiliki beberapa keunggulan.

Salah satu keunggulan tersebut adalah waktu tempuh pengerjaaan konstruksi jembatan yang lebih cepat sekitar 50 persen jika dibandingkan dengan pembangunan jembatan layang dengan struktur beton bertulang.

Dari sisi biaya, juga lebih efisien, yaitu sekitar 60 persen-70 persen jika dibandingkan dengan pembuatan jembatan layang dengan struktur beton bertulang.

Untuk membuat satu buah jembatan layang dengan struktur beton bertulang misalnya, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 100 miliar.

Sementara pembangunan jembatan layang dengan struktur baja bergelombang dengan timbunan ringan hanya membutuhkan anggaran Rp 35 miliar. (Penulis: Arimbi Ramadhiani)

By. Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id