“Mengapa harus sulit, buang waktu dan biaya serta tenaga untuk mencari Spare Part Alat Berat dan Truk ?”
“Tractor-Truck.Com solusi tepat, cepat, hemat, praktis dan terpercaya mendapatkan Spare Part Alat Berat dan Truk”

 


Kami Tractor-Truck.Com mengucapkan terima kasih atas kunjungannya serta kepercayaan yang telah diberikan oleh Pelanggan yang sudah memanfaatkan fasilitas dan mendapatkan pelayanan dari team marketing kami atas kebutuhan Spare Part, Component & Unit yang berkaitan dengan Alat Berat, Genset & Truk. Bagi para Pengunjung dan Pelanggan Baru juga dapat memanfaatkannya fasilitas ini secara langsung dengan mengirimkan email (klik di sini) marketing@tractor-truck.com atau telpon & sms ke 081288639888 serta facsimile ke 021-85904666.

___________________________ Sudah terbukti serta dapat dipercaya dan diandalkan ___________________________
DAFTAR UNIT YANG DIJUAL



Wika garap proyek luar negeri senilai Rp 2 triliun


JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terus memperluas bisnis ke luar negeri dengan menggarap proyek hingga sekitar 145 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp2 triliun.

"Hingga akhir April 2016, nilai kontrak proyek di luar negeri sudah mencapai 145 juta dolar AS," kata Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di Jakarta, Kamis.

Menurut Bintang, total nilai proyek sebesar 145 juta dolar tersebut berasal dari pengerjaan proyek di Timor Leste sebesar 125 juta dolar, dan proyek di Myanmar sebesar 25 juta dolar.

Di Timor Leste, sedang merampungkan pembangunan jembatan dan asesoris marka jalan, serta membangun bandara di Bumi Lorosae itu.

Sementara di Myanmar perseroan mendapat proyek pengerjaan pembangunan jalan tol sepanjang 23 km yang bermitra dengan kontraktor lokal.

Direktur Operasi III WIKA, Destiawan Soemardjono mengatakan, ekspansi bisnis juga terus dikembangkan di sejumlah negara lainnya seperti Aljazair, Malaysia, Arab Saudi, Filipina.

Di Arab Saudi, WIKA sedang menyelesaikan proyek pembangunan Hotel Anjum di kawasan Masijidil Haram yang terdiri atas 7 tower dengan nilai proyek sekitar 500 juta dolar AS.

Selain itu, WIKA juga sedang negosiasi untuk membangun hotel dan asrama haji di Arab Saudi dengan investor asal Indonesia.

Sedangkan di Kuching, Malaysia, proyek yang sedang diselesaikan meliputi mal dan jembatan senilai 15 juta dolar AS.

"Selain menuntaskan proyek mal dan jembatan, WIKA juga sedang membidik proyek pembangunan jalan trans Borneo Sarawak," ujar Destiawan.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan kontribusi bisnis luar negeri WIKA terhadap total pendapatan terus mengalami peningkatan.

"Jika pada 2 tahun lalu sekitar 5 persen, maka pada tahun 2016 diproyeksikan melonjak berkisar 5-10 persen terhadap total pendapatan perseroan," kata Destiawan.

Pada 2016, WIKA mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 6,98 triliun.

Capex tersebut akan digunakan untuk membiayai investasi pembangunan proyek-proyek di dalam dan luar negeri.

Adapun sederet proyek yang sudah diperoleh WIKA hingga awal April 2016 meliputi, pembangunan hotel, perkantoran dan convention hall Grup Puncak, Surabaya, pabrik minyak gorene KEK Sei-Mangke, pengembangan simpang susun Semanggi, jaringan gas Prabumulih.

Selanjutnya SPBG Bekasi, pembangunan pembangkit listrik mini hydro di Papua, tol Manado-Bitung, produksi box Girder jalan layang kereta api Medan-Kualanamu, Sudirman Hill, Transmart Tegal, elevated road Maros-Bone, dan tol Bawen-Solo seksi 2.


Editor Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id

Diperbarui pada Kamis, 16 Jun 2016 10:41

Pembebasan lahan Tol Madiun capai 79%

MADIUN. Proses pembebasan lahan yang terdampak pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sudah mencapai 79%.

"Masih terdapat 21% sisa lahan yang belum dapat dibebaskan tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Mantingan-Kertosono I, Gunadi,  Kamis (28/4).

Data BPN Kabupaten Madiun mencatat, dari total 2.900 bidang tanah yang terdampak, masih terdapat 618 bidang tanah yang belum dapat dibebaskan. Gunadi merinci, 618 bidang tanah tesebut terdiri dari 260 bidang tanah milik warga yang menolak penawaran harga dari tim BPN, 74 bidang tanah kas desa, 267 bidang tanah untuk fasilitas umum dan sosial, delapan bidang tanah milik instansi, enam bidang tanah makam, dan tiga bidang tanah wakaf.

Pihaknya bersama tim BPN Kabupaten Madiun terus berupaya dan menargetkan agar pembebasan lahan tersebut dapat selesai pada akhir tahun 2016. "Ditargetkan, tahun 2016 sudah selesai. Sebab, Presiden Joko Widodo memproyeksikan fisik jalan tol tersebut selesai pada tahun 2018 mendatang," kata dia.

Pihaknya juga akan menggandeng Pemkab Madiun agar proses pembebasan tanah tersebut dapat selesai sesuai target. Terlebih pemkab menjadi fasilitator untuk tanah milik kas desa dan fasilitas umum.

Terkait 260 bidang tanah milik warga yang menolak, Kepala BPN Kabupaten Madiun Saikun menyatakan, sesuai peraturan yang berlaku, setelah penetapan nilai tanah dari tim appraisal, warga memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan di pengadilan negeri setempat. "Jika lebih dari 14 hari tidak ada keberatan di pengadilan negeri, maka warga tersebut dianggap sepakat dan uang ganti ruginya akan dititipkan ke pengadilan," kata Saikun.

Sementara, Wakil Bupati Madiun Iswanto menanggapi penolakan warga, meminta warga Kabupaten Madiun untuk mendukung program pemerintah. Sebab, pembangunan jalan tol merupakan kepentingan umum.

Di Kabupaten Madiun jumlah lahan yang terdampak mencapai 2.900 bidang. Lahan itu berada di lebih 26 desa di enam kecamatan, yakni Kecamatan Sawahan, Madiun, Balerejo, Pilangkenceng, Saradan, dan Mejayan. Tol tersebut, nantinya akan meningkatkan akses transportasi nasional serta ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah yang dilintasi. (Slamet Agus Sudarmojo)


Editor Dupla KS

Narasumber : Kontan.co.id


Diperbarui pada Kamis, 16 Jun 2016 10:41

TMJ siapkan Rp 500 M untuk pembebasan lahan tol

JAKARTA. PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku operator Jalan Tol Semarang-Solo menyediakan dana talangan guna menyelesaikan pembebasan lahan di Seksi III, IV, dan V ruas tol tersebut.

"Untuk pembebasan lahan kami sudah siapkan dana talangan sebesar Rp 500 miliar," kata Direktur Teknik Operasi PT TMJ, Ari Irianto, di Semarang, Selasa (26/4/2016).

Penyediaan dana talangan tersebut tak terlepas dari telah habisnya dana pembebasan lahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini.

Akibatnya, Kementerian PUPR mesti mengupayakan dana pembebasan lahan infratsruktur dari Bantuan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan.

Hingga saat ini pembebasan lahan di Seksi III Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah selesai 92,7 persen dan menyisakan 7,3 persen lagi.

"Untuk Seksi III kami akan gunakan kurang lebih Rp 50 miliar karena masih ada beberapa masalah yang mesti diselesaikan pusat," ujar Ari.

Kendala pembebasan lahan diakui Ari karena masih adanya beberapa lahan milik desa (Tanah Kas Desa) dan lahan milik Warga Terkena Proyek (WTP) yang sempat terhenti akibat adanya peralihan peraturan sejak 1 Januari 2016.

Regulasi yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang (UU) tentang Pengadaan Tanah yang baru yaitu UU no.2 tahun 2012.

Sementara sisanya sebesar Rp 450 miliar akan digunakan PT TMJ untuk membebaskan lahan di Seksi IV ruas Salatiga-Boyolali sepanjang 24,40 kilometer dan Seksi V ruas Boyolali-Kartasura sepanjang 7,64 kilometer.

Untuk Seksi IV pembebasan lahannya sendiri baru mencapai 36,46 persen, sedangkan Seksi V baru mencapai 43,92 persen.

Ari menyebutkan, target pembebasan lahan berdasarkan janji pemerintah adalah pada April 2016. Namun, hingga saat ini pembebasan lahan masih banyak kurangnya.

Meski begitu, Ari tetap berharap Tol Semarang-Solo bisa beroperasi keseluruhan tepat waktu.

"Kami harap keseluruhan seksi pada Jalan Tol Semarang-Solo dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2017 dan beroperasi pada awal tahun 2018," pungkas Ari. (Penulis: Ridwan Aji Pitoko)


Editor Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id

Diperbarui pada Kamis, 16 Jun 2016 10:41

Infrastruktur dengan jaminan dorong minat swasta


JAKARTA. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema penjaminan untuk mengundang minat dan keterlibatan investor swasta maupun badan usaha dalam pembiayaan proyek.

"Kita ingin mendorong peran swasta lebih besar ke infrastruktur, tapi mereka tidak ingin terekspos risiko, maka harus ada mitigasi agar proyek infrastruktur 'feasible' dikerjakan swasta," kata Bambang dalam acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol Batang-Semarang di Jakarta, Rabu.

Bambang menjelaskan peran swasta dalam pembangunan sarana infrastruktur sangat penting karena pemerintah tidak bisa mengandalkan dana untuk proyek infrastruktur strategis dari APBN yang terbatas.

Untuk itu, agar proyek pembangunan infrastruktur utama seperti bandara maupun jalan tol bisa berjalan maksimal, maka pemerintah harus memberikan penjaminan terhadap jalannya proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) itu.

"APBN ada keterbatasan, dan pemerintah seharusnya fokus ke infrastruktur yang tidak diminati swasta. Maka kami membiasakan swasta untuk melakukan KPBU dengan KL agar pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN," ujarnya.

Bambang pun memberikan apresiasi kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang mau menjamin proyek jalan tol Batang-Semarang, yang memiliki prospek bagus untuk mendorong konektivitas di Jawa dalam jangka panjang.

"Kita ingin ini selesai agar perekonomian Jawa tumbuh lebih cepat, perjalanan transportasi darat lebih nyaman dan yang terpenting ada konektivitas. Mudah-mudahan proyek lain dengan skema KPBU bisa terpakai untuk mempercepat infrastruktur," katanya.

Selain itu, dengan pemberian jaminan oleh PT PII, maka proyek jalan tol yang menjadi bagian dari tol Trans Jawa ini dapat menjadi lebih layak dibiayai oleh sektor perbankan (bankable) dan bebas dari risiko politik.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) diwakili BPJT, menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang dengan Badan Usaha Pemenang Lelang yaitu PT Jasamarga Semarang Batang.

Pada saat yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha PT Jasamarga Semarang Batang (konsorsium PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya Toll Road) dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Menteri PUPR sebagai PJPK.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengharapkan penjaminan untuk proyek Batang-Semarang ini bisa mendukung percepatan penyelesaian jalan tol Jakarta-Semarang pada 2018.

"Proyek jalan tol ini merupakan salah satu ruas yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong penyebaran pembangunan sehingga memunculkan alternatif wilayah lain sebagai pusat pembangunan pemukiman dan kawasan industri," katanya.

Basuki menambahkan penandatanganan proyek jalan tol ini telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan jalan bagi masyarakat sehingga jalan tol Trans Jawa dapat segera terwujud.

"Kita yakin bagian tol trans jawa Jakarta-Semarang bisa tersambung pada 2018, setelah itu kita harus selesaikan Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya," ujarnya.

Proyek jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp11 triliun merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Proyek infrastruktur strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 3 Tahun 2016 ini menggunakan skema KPBU dan merupakan proyek jalan tol pertama yang diberikan penjaminan oleh Menteri Keuangan oleh PT PII.

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015, terdapat 19 sektor infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerja samakan dan dapat diberikan penjaminan oleh pemerintah, salah satunya adalah sektor jalan.


Reporter Dikky Setiawan
Editor Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id


Diperbarui pada Kamis, 16 Jun 2016 10:41

Proyek tol Semarang - Solo dikebut


SEMARANG. Pembebasan tanah ruas tol Semarang - Solo terus dikebut. Untuk seksi III yaitu ruas Bawen - Salatiga, proses pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 92,7%.

Menurut Arie Irianto, Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng, masih tersisa beberapa lahan milik desa (tanah kas desa) dan lahan milik warga terkena proyek (WTP) yang pembebasan sempat terhenti akibat adanya peralihan peraturan sejak 1 Januari 2016 yang menggunakan Undang Undang tentang Pengadaan Tanah baru yaitu UU no 2 tahun 2012.

Masalah lainnya terkait hal teknis. "Jadi misalnya ada tanah yang sudah dapat izin pembebasan sejak Januari. Namun orang yang memiliki baru pindah bulan Maret. Ini yang jadi kendala," kata Arie (26/4).

Curah hujan yang tinggi juga membuat pekerjaan konstruksi mengalami kendala.

Selanjutnya untuk seksi IV Semarang - Solo yang membentang dari Salatiga - Boyolali dan seksi V ruas Boyolali - Kartasura masih dalam tahap pembebasan lahan.

Untuk seksi IV kemajuan pengerjaan proyek sebesar 36,46% dan seksi V, progress-nya sebesar 43,92%.

"Diharapkan keseluruhan seksi jalan tol Semarang - Solo dapat selesai konstruksi pada akhir tahun 2017 dan beroperasi pada 2018," kata Arie.


Reporter Eldo Christoffel Rafael
Editor Sanny Cicilia

Narasumber : Kontan.co.id

Diperbarui pada Kamis, 16 Jun 2016 10:41

 

Anda disini: Home Semua Berita