Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2491

Jakarta -Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya potensi energi baru terbarukan. Sayangnya, untuk memanfaatkannya menjadi listrik atau sumber energi lainnya, tidaklah mudah.

Hal tersebut seperti diungkapkan Direktur PT Energy Biomassa Indonesia (EBI), Satrio Astungkoro. Ia menyebut, setidaknya ada 3 masalah utama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Hambatan utama yakni teknologi, pendanaan, dan ketersediaan bahan baku (biomassa), merupakan permasalahan yang dialami PT EBI sebagai pengembang energi terbarukan. Sebagai anak usaha PT Energy Management Indonesia (EMI), pihaknya harus konsisten dalam upaya mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

"Saya yakin, meskipun mengalami beberapa kendala peluang, energi terbarukan di Indonesia sangat terbuka lebar. Hal ini mengingat sumber energi fosil yang bisa habis, ditambah negara-negara di dunia pun sudah sepakat untuk menggunakan energi baru terbarukan di konferensi Paris kemarin," ujar Satrio, dalam keterangannya, Kamis (17/12/2015).

Satrio menambahkan, sebagai BUMN dengan bidang usaha Konservasi, konversi energi baru dan terbarukan masih mengandalkan dana pribadi untuk mengembangkan produksi wood pellet sebagai sumber pengembangan. Wood pellet ini digunakan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB).

"Tapi kami tetap optimistis bahwa wood pellet mampu membawa keuntungan dan menarik banyak investor, sebagai sumber daya energi pilihan selain migas atau fosil," tambahnya.

Selain 3 masalah utama tersebut, Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menambahkan, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia juga kurang berpihaknya politik anggaran energi di Indonesia. Ia menyatakan, dari sisi politik, anggaran untuk membangun energi saat ini belum banyak mengalami perubahan.

"Di era Presiden Jokowi memang ada perubahan pola subsidi energi dicabut cukup besar, sehingga diharapkan tercipta ruang fiskal yang cukup besar yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk infrastruktur energi," ujar Roy.

Roy menjelaskan, meski ada anggaran membangun infrastruktur energi, namun pembangunan lebih banyak dilakukan untuk membangun infrastruktur migas dan hal tersebut membuktikan belum cukup seriusnya pemerintah melalui lembaga lembaganya baik kementerian ESDM, Kementerian Riset, atau pun lembaga lain di bidang energi terbarukan.

"Permasalahan saat ini adalah bagaimana kemudian pemerintah membagi konsentrasi antara energi migas dan energi terbarukan. Bagaimana mengolah energi migas secara benar namun juga mengembangkan energi terbarukan, namun saat ini kebijakan energi terbarukan belum dapat disinergikan kepada lembaga lembaga yang berwenang," lanjut Roy.

Indonesia sejatinya memiliki beberapa sumber energi yang memanfaatkan siklus alam sebagai sumber energinya, beberapa siklus alam seperti air, angin, arus laut, dan panas bumi telah banyak dikembangkan oleh perusahaan perusahaan baik swasta maupun BUMN di Indonesia.

Dalam buku Rencana Induk Pengembangan Energi Baru Terbarukan 2010-2025, Kementrian ESDM mencatat ada 6 provinsi yang memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, seperti Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh .

ESDM juga mencatat bahwa untuk seluruh Indonesia, potensi energi skala besar dan kecil tidak kurang dari 75.670 megawatt (MW), dan baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau baru 5,6%.

(rrd/hns)

By. Muhammad Idris - detikfinance

Narasumber : detik.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2248

Jakarta -Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), akhirnya menaikkan tingkat suku bunga acuan menjadi 0,25-0,50% dari sebelumnya 0-0,25%. Hal ini disambut baik oleh investor.

"Akhirnya diumumkan walaupun hanya naik seperempat. Sekarang pasar bagus, IHSG menguat, saham-saham menguat. Uncertainty (ketidakpastian) nggak ada lagi. Ini membuat ketenangan," kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Gedung BEI, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (17/12/2015).

"Kalau pun tiga bulan atau empat bulan ke depan The Fed meeting lagi, ubah lagi ya tunggu saja. Meski spread masih tinggi tapi investor sudah lebih tenang," kata Tito.

Hingga siang hari ini melesat 53 poin didorong penguatan bursa-bursa Asia. Investor asing mulai membeli saham lagi setelah ada kepastian dari The Fed.
http://tractor-truck.com/administrator/index.php?option=com_content
The Fed juga meyakinkan suku bunga ini juga masih akan naik secara bertahap dengan memperhatikan indikator-indikator perekonomian AS, salah satunya adalah tingkat inflasi ke depan.

(ang/rrd)

By.Lani Pujiastuti

Narasumber : detik.com

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2325

JAKARTA. Izin reklamasi pulau yang keluar pada akhir tahun 2015 menjadi buah manis bagi pengembang (developer) yang ingin membangun sarana properti di tahun mendatang. Misalnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), PT Intiland Development Tbk dan PT Jakarta Propertindo telah memperoleh izin untuk reklamasi pulau yang berada di Kepulauan Seribu.

Farida Kusuma Rochani, Sekretaris Korporasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengatakan, pihaknya telah memperoleh izin lengkap untuk pengembangan pulau K. Rencananya, perusahaan akan mengembangkan lahan di pulau K seluas 32 hektar (ha) yang terdiri dari 16 ha untuk pembangunan taman rekreasi dan 16 ha untuk fasilitas penginapan.

"Progressnya, kami telah menyelesaikan pekerjaan tanggul dan rencananya pengisian pasir dimulai awal tahun 2016," katanya, kepada KONTAN, Rabu (16/12).

Sebelumnya, perusahaan memproyeksikan nilai investasi untuk proyek ini mencapai Rp 5,2 triliun. Untuk arena rekreasi sendiri sekitar Rp 2,6 triliun dan sisanya untuk Pembangunan hotel. Biaya pembangunan proyek ini berasal dari modal perusahaan atau mencari strategic partner.

Sementara PT Intiland Development Tbk (DILD) akan mulai mengembangkan proyek reklamasi pulau H di utara Pantai Mutiara, Jakarta.

Archied Noto Pradono, Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk, mengklaim, pihaknya telah memperoleh izin reklamasi pulau H pada akhir tahun 2015 ini dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kami akan mulai membangun konstruksi pada tahun mendatang,” katanya. Jika tidak ada melitang, Intiland akan mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di semester II-2016. Rencananya, perusahaan berkode saham DILD di pasar modal ini akan membangun mixed use seperti perumahan, apartemen, komersial dan hospitality.

Perusahaan akan mengembangkan pulau dengan lahan seluas 63 hektar (ha) di bagian utara Pantai Mutara ini, dari reklamasi seluas 100 ha yang dikembangkan sebelumnya. “Tahap awal, pembangunan konstruksi akan membutuhkan biaya lebih dari Rp 2,5 triliun,” tambahnya. Sebelumnya, perusahaan menyiapkan dana sekitar Rp 7,5 triliun.

Tak hanya perusahaan swasta, perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga ikut memperoleh izin untuk pengembangan reklamasi pulau F seluas 190 ha. Jakpro tengah mencari investor asing ataupun lokal yang mau bersama-sama untuk menginvestasikan dana dalam pembangunan proyek di pulau ini.

Abdul Hadi, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo menyampaikan, saat ini, perusahaan tengah memasuki proses perencanaan ulang atau replanning proyek pulau F ini yang akan selesai pada tiga bulan-enam bulan mendatang. "Kami akan membangun proyek di Pulau F sesuai kebutuhan pasar seperti properti yang diimbangin infrastruktur," tambahnya.

Sayangnya, Hadi belum dapat menyampaikan kisaran dana investasi untuk pengembangan proyek tersebut karena sedang proses perhitungan. Serta Jakpro belum mementukan jenis properti yang akan dibangun di pulau F tersebut. Yang jelas, ia ingin membangun properti yang mendukung tempat tinggal serta sarana hiburan dan komersial.

Reporter Nina Dwiantika
Editor Havid Vebri

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2350