- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3101
Jakarta -Merosotnya harga batu bara dalam 4 tahun terakhir ini membuat banyak perusahaan tambang batu bara gulung tikar. Sebab, harga batu bara yang kini di kisaran US$ 50/ton kurang ekonomis.
Banyaknya pertambangan batu bara yang berhenti berproduksi ini membuat proyek listrik 35.000 MW terancam kekurangan pasokan batu bara. Padahal, proyek ini didominasi oleh PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi.
"Keadaan seperti ini dikhawatirkan membuat proyek listrik 35.000 MW tidak cukup pasokan batu bara. Bukan karena tidak ada batu bara tapi karena pertambangannya menjadi kecil karena memang tidak masuk keekonomian di level tertentu," kata Menteri ESDM Sudirman Said usai pertemuan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Sudirman mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengantisipasi ancaman defisit pasokan batu bara tersebut. "Kita sedang persiapkan berbagai opsi dan sebenernya teman-teman APBI (Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia) sudah bertemu saya dan menjelaskan," ucapnya.
Menurut Sudirman, harga batu bara harus sampai pada tingkat yang ekonomis supaya suplainya terjamin, ekonomis untuk perusahaan tambang maupun produsen listrik.
"Ke depan harus ada keseimbangan harga baru yang oleh pengusaha batu bara dianggap cukup ekonomis untuk menambang, tapi juga untuk pengusaha listrik cukup ekonomis untuk dibeli," paparnya.
Pihaknya berjanji akan mendorong negosiasi antara perusahaan tambang selaku produsen batu bara dengan PLN dan Independent Power Producer (IPP) sebagai pembeli batu bara. Harus ada kompromi harga batu bara, menguntungkan produsen tapi juga tidak memberatkan pembeli.
"Solusinya tadi, harus ada negosiasi supaya harganya ketemu antara yang dianggap ekonomis oleh pengusaha batu bara dan pembangkit listrik. Kita akan ketemu harga keseimbangan, kita harus cari solusi itu," ucap Sudirman.
"Fungsi pemerintah disini harus ada. Jadi kita disini akan menjembatani satu proses diskusi. PLN, APBI, dan IPP yang akan menggunakan batu bara sebagai energi primernya. Nanti kita akan cari satu solusi," dia menambahkan.
Sudirman optimistis bisa segera mendapatkan titik temu sehingga suplai batu bara untuk proyek listrik 35.000 MW terjamin. "Kita tidak buntu, kita ada jalan keluar, akan ketemu karena keduanya punya kepentingan, baik pengusaha batu bara maupun pengusaha pembangkit listrik," tutupnya.
Michael Agustinus - detikfinance
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 3020
BANDUNG, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamilmembuka peluang investasi bagi lima perusahaan asal Kanada untuk membantu Kota Bandung membangun sarana infrastruktur dengan skema public private partnership (PPP) alias kerja sama pemerintah dengan swasta.
Kelima perusahaan itu terpikat untuk berinvestasi di Bandung seusai Ridwan Kamil memenuhi undangan dari forum CEO dunia, Globe, di Vancouver, Kanada, selama sepekan.
"Lima perusahaan Kanada akan ke Bandung. Tiga perempatnya masalah PPP itu," ujar Emil, sapaan akrabnya, seusai memimpin rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (8/3/2016).
Emil mengatakan, kelima perusahaan itu rencananya akan datang ke Bandung pada bulan April mendatang.
Selain itu, Emil juga menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan Kanada bernama Enerkem terkait pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
"Ada teknologi baru yang akan saya tawarkan untuk dijadikan alternatif pilihan PLTSa yang non-insinerator. Kayak biodigester mirip-mirip, tetapi teknologinya lain," katanya.
Teknologi PLTSa Kanada, kata Emil, berbeda dengan yang diterapkan Jepang. Teknologi PLTSa dari Kanada bisa digunakan untuk skala yang lebih besar.
"Kalau Jepang kan skala kecamatan, kalau ini skala kota. Kita mahpakai teknologi mana saja yang paling keren sesuai kebutuhan. Lokasinya nanti di Gedebage untuk skala besar," ucapnya.
Dia menyebut, total investasi untuk proyek ini mencapai Rp 1,5 triliun.
"Nah ini harapan saya. Saya mau ambil keputusan cepat. Tunggu perpres dari Pak Jokowi selesai, langsung dieksekusi," tuturnya.
Narasumber : KOMPAS.COM
Penulis
: Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani
Editor
: Erlangga Djumena
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2776
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur yang kini tengah gencar digaungkan pemerintah diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp 5.000 triliun.
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana itu tidak bisa hanya didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi sekitar Rp 1.500 triliun untuk waktu lima tahun.
"Baik itu pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, bandara, semuanya itu butuh uang, butuh anggaran sehingga butuh kecepatan untuk membangun itu. Kalau hanya mengharapkan APBN tidak cukup," ucap Jokowi ketika meninjau persiapan pelaksanaan KTT OKI di Jakarta Convention Center, Jumat (4/3/2016).
Solusinya, kata Jokowi adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Hal ini bisa mendukung pendanaan pembangunan terutama infrastruktur baik dalam jangka pendek ataupun panjang.
Jokowi ingin agar ada aliran dana, dan aliran uang kembali. Uang-uang yang parkir di luar negeri bisa masuk ke Indonesia.
"Kita membutuhkan dana, membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama yang membutuhkan uang gede untuk pembangunan infrastruktur,†tambahnya.
Pengampunan pajak ini diharapkan bisa menambah aliran dana yang masuk ke Indonesia sehingga ke depannya pemasukan negara dari sektor pajak kian kuat.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak kepada DPR. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan segala pembahasannya ke DPR.
“Yang jelas sudah kita sampaikan ke Dewan, pertanyaannya ke DPR,†sebutnya.
Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Adanya tax amnesty ini diharapkan membuat para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri tertarik memindahkan dananya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.
Penulis: Ridwan Aji Pitoko
Editor: Hilda B Alexander
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2917
JAKARTA. India menggantikan posisi China sebagai negara utama pengimpor batubara dari Indonesia dengan penyerapan mencapai 37% dari total ekspor tambang pada tahun lalu. Sementara China berada di peringkat kedua dengan persentase sebesar 20%.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Adhi Wibowo mengatakan, persentase ekspor tahun lalu berasal dari penjualan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), ditambah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
Namun, dia menyatakan, kondisi tersebut sudah cukup menggambarkan peta ekspor batubara Indonesia secara keseluruhan. "Itu memang penjualan PKP2B plus PTBA. Untuk ekspor IUP kurang lebih sama seperti itu," katanya di Gedung DPR, Rabu (21/1).
Menurutnya, bertukarnya posisinya India dan China tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Hal itu terkait dengan kebijakan pemerintah China yang terus mengurangi impor batubaranya, terutama yang memiliki kualitas rendah.
Dengan begitu, praktis tujuan ekspor utama berpindah ke India. Kondisi tersebut didukung juga oleh kebutuhan batubara India yang masih sangat tinggi.
"India meskipun produksi dalam negerinya besar, mereka masih bergantung juga sama batubara dari kita," tuturnya.
Selain itu, sinyal positif telah ditunjukkan oleh beberapa negara lain terkait permintaan batubara dari Indonesia. Contohnya adalah Pakistan dan Filipina yang menyatakan siap menambah porsi impor batubara dari Indonesia.
Menurut Adhi, hal itu juga yang membuat beberapa perusahaan batubara optimistis mematok target produksi yang tinggi untuk tahun ini. Padahal, produksi batubara nasional sepanjang tahun lalu anjlok cukup dalam.
Sepanjang 2015, total produksi hanya mencapai 392 juta ton atau anjlok 14,41% dibandingkan dengan realisasi produksi pada 2014 sebanyak 458 juta ton.
Adapun jumlah produksi tersebut baru mencapai 92,24% dari target yang ditetapkan tahun ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebanyak 425 juta ton.
Kinerja ekspor yang hanya membukukan penjualan sebanyak 295,45 juta ton menjadi penyebab utama anjloknya produksi tersebut. Jumlah tersebut lebih rendah 22,65% dibandingkan dengan ekspor pada 2014 sebanyak 381,97 juta ton.
Hasil sebaliknya justru ditunjukkan oleh penyerapan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri Domestic market obligation (DMO) yang mencapai 87,43 juta ton atau naik hingga 14,77% dibandingkan dengan DMO pada tahun sebelumnya sebanyak 76,18 juta ton.
Editor Dikky Setiawan
Narasumber : Kontan.co.id
- Ditulis oleh Administrator
- Kategori: Berita
- Diperbarui pada 16 Jun 2016
- Dilihat: 2993
JAKARTA. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menargetkan mampu mengoperasikan ruas tol hingga 660 kilometer pada tahun ini. Operator jalan tol ini akan mengoperasikan tiga ruas baru yaitu Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga, Solo-Ngawi ruas Kartasuro-Sragen dan Surabaya-Mojokerto ruas Krian-Mojokerto.
"Tiga ruas tol baru itu menyumbang sekitar 70 kilometer," kata Direktur Keuangan PT Jasa Marga Tbk, Reynaldi Hermansjah menjawab pers di sela Program Pelestarian Alam di Sungai Cisadane dalam rangka HUT Jasa Marga ke-38, Tangerang, Rabu (20/1).
Ia mengatakan, perseroan hingga saat ini telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 590 km di Indonesia.
"Pada tahun depan, tambahan ruas tol baru cukup besar yakni sekitar 290 km. Ini semua, bagian dari total konsesi jalan tol yang kami miliki dengan total panjang 1.050 km," katanya. Menurut Reynaldi, pengoperasian 290 km jalan tol tersebut akan terlaksana pada akhir 2017 ataupun awal 2018
Jasa Marga saat ini melakukan pekerjaan konstruksi tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Gempol-Pasuruan, dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.
Di samping itu, terdapat beberapa ruas tol yang dalam tahap pembebasan lahan yaitu, Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, dan Serpong-Cinere.
Perseroan, lanjut dia, menyiapkan belanja modal sekitar Rp 13,86 triliun pada tahun ini. Sebagian besar dana itu digunakan untuk investasi pembangunan tol-tol baru tersebut.
Secara nasional, tambahnya, Jasa Marga saat ini memiliki sekitar 73% jalan tol dari sisi panjang jalan. Adapun dari sisi trafik, perusahaan pelat merah ini menguasai sekitar 83%.
"Tahun lalu, trafik lalu lintas di tol kami mencapai 1,4 miliar kendaraan, naik sekitar 4,5% dibanding 2014. Ini sesuai dengan perkiraan kami soal trafik yang pertumbuhannya 4%-5% per tahun," katanya.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Jasa Marga Tbk Mohammad Sofyan menyebut, volume lalu lintas sepanjang 2015 mencapai 1,379 miliar kendaraan atau naik 4,54% dari 2014 sebesar 1,319 miliar kendaraan.
Volume lalu lintas terbesar berada di wilayah Jabodetabek yakni menyumbang sekitar 78% dari keseluruhan volume lalu lintas.
Pertumbuhan di wilayah Jabotabek didukung oleh pertumbuhan di jalan tol Jakarta-Cikampek 4,3%, JORR 3,23% dan Jakarta-Tangerang 6,34 persen. Sedangkan pertumbuhan di luar wilayah Jabotabek didukung oleh jalan tol Palimanan-Kanci 15,62%, Semarang-Solo 20,45% dan jalan tol Bali Mandara 15,58%.
"Pertumbuhan Volume Lalu lintas transaksi di wilayah Jabotabek sebesar 3,8 persen dan di luar Jabotabek sebesar 7,2 persen," kata Sofyan.
Editor Sanny Cicilia
Narasumber : Kontan.co.id
Semua Berita