Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3329

Batang. Proyek pembangunan ruas Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah segera memasuki masa konstruksi. Saat ini, pengerjaan di proyek Tol Trans Jawa itu sudah memasuki tahap pembersihan lahan milik warga yang sudah dibebaskan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang Wijayanto mengatakan bahwa tahapan ini merupakan bagian menuju pembangunan fisik konstruksi tol. "Rencananya, Presiden Jokowi akan melakukan batu pertama tahapan pembangunan tol Batang- Semarang seksi I ini," kata Wijayanto, Rabu (18/5).

Menurut dia, hingga kini PPK telah menyelesaian proses pembebasan lahan milik warga pada tujuh dari 26 desa/kelurahan Kecamatan Warungasem, Kandeman, dan Batang. "Lahan milik warga pada tujuh desa yang sudah dibebaskan tersebut, yaitu Cepagan, Banjiran, Pasekaran, Cepokokuning, Lawangaji, Tragung, dan Tegalsari," katanya.

Seorang warga Batang, Edo Muslihun mengatakan seharusnya pemerintah memprioritaskan proses pembebasan lahan dahulu sebelum melakukan tahapan pembangunan konstruksi tol Batang-Semarang. "Hingga kini banyak lahan milik warga yang akan dilalui oleh pembangunan tol belum dibebaskan secara tuntas. Oleh karena, kami berharap pemerintah memprioritaskan pembebasan lahan milik warga," katanya.

Warga lainnya, Iwan mengatakan pemerintah harus serius merealisasikan pembangunan konstruksi Jalan Tol ruas Batang-Semarang. "Jangan sampai pembangunan konstruksi tol hanya sebatas wacana serta pembebasan lahan terus tertunda. Kami minta proses pembangunan tol segera terealisasi dan tidak lagi sebatas pernyataan yang tidak diwujudkan," katanya.

Editor Adi Wikanto

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3337

JAKARTA. Pembahasan revisi Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masuk babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi inisiator perubahan UU Minerba sudah menuntaskan naskah akademik RUU Minerba yang baru.

DPR yakin, Revisi Uu Minerba bisa kelar dan berlaku tahun ini juga. Menurut Satya W Yudha, Anggota Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, Revisi Uu Minerba sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini.  Dengan begitu, pembahasan harus tuntas tahun ini juga.

Saat ini, Komisi VII DPR sudah merampungkan naskah akademik RUU Minerba tersebut. Badan ini pun sudah menyerahkan rancangan tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum mendapat persetujuan di sidang paripurna. "Sudah ada di Baleg, setelah itu bakal kami plenokan sebelum dibawa ke sidang paripurna," katanya kepada KONTAN, Senin (16/5).

Ia berharap dengan beberapa tahap persidangan lagi, rancangan aturan ini sudah bisa rampung akhir tahun ini. Namun, Satya tidak merinci jadwal pembahasan rancangan peraturan ini dengan instasi terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral (ESDM).

Untuk sementara, Satya tidak mau merinci pasal-pasal penting yang ada dalam rancangan UU Minerba tersebut. Termasuk isu yang krusial seperti pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan dari 10 tahun menjadi cukup dua tahun sebelum habis masa kontrak.

Ia hanya bilang, hal yang mendasar yang menjadi perhatian dalam beleid ini adalah soal program hilirisasi pertambangan. Menurutnya, bila beleid ini sudah sah menjadi undang-undang, tidak ada  lagi perusahaan tambang yang boleh mengekspor tambang mentah atau ore.

Nanti, seluruh penambang yang ingin menjual hasil tambang ke luar negeri harus sudah berbentuk bahan olahan alias sudah dimurnikan (smelter). "Nah, saat ini Menteri ESDM melanggar UU karena sudah memberikan rekomendasi ekspor ke beberapa perusahaan," kata Satya.

Tunggu DPR

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono bilang, saat ini pihaknya sudah menyiapkan rancangan UU Minerba baru versi pemerintah.

Namun rancangan ini belum bisa pemerintah keluarkan, lantaran menunggu rancangan dari wakil rakyat. "Draf counter-nya belum bisa keluar sebelum DPR memanggil kami untuk membahasnya," katanya ke  KONTAN yang sama-sama berharap aturan ini bisa berlaku tahun ini juga.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik berharap, UU Minerba yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 tentang kedaulatan sumber daya alam (SDA) yang harus bisa negara kuasai demi kemakmuran masyarakat.

Dengan berlandaskan hukum dasar tersebut, seharusnya di dalam UU Minerba, semua bentuk perizinan kontrak karya (KK) atau biasa disebut rezim kontrak harus berubah menjadi rezim perizinan saja. Lewat skema perjanjian ini, investor asing yang ingin berbisnis tambang mineral di Indonesia harus mau menjalin kerjasama dengan skema bermodel business to business. "Bukanprivate to government,"  tandasnya.

Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk induk usaha perusahaan BUMN tambang yang bisa bernegosiasi dengan investor asing.

By.  Pratama Guitarra

Narasumber : Kontan.co.id

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 3647

JAKARTA. Kelesuan yang tengah melanda bisnis tambang, tak menyurutkan niatPT Delta Dunia Makmur Tbk meremajakan peralatan tambang. Tahun ini, emiten berkode saham DOID tersebut mengalokasikan sebagian dana belanja modal senilai US$ 80 juta untuk mengganti alat-alat tambang yang sudah uzur.

Sampai Mei 2015, dana belanja modal yang sudah terpakai baru US$ 3 juta. Errinto Pardede, Sekretaris Perusahaan Delta Dunia Makmur, bilang, alat-alat baru diprioritaskan untuk proyek tambang eksisting. "Yakni, untuk proyek eksisting yang ada sejak 2015," kata Errinto kepada KONTAN, Senin (16/5).

Lantaran sedang melakukan peremajaan peralatan tambang, produksi BatubaraDelta Dunia saat ini digenjot belum bisa maksimal. "Karena pengiriman alat-alat bisa memakan waktu sebulan," kata Errinto.

Meski begitu, produksi akan kembali pulih setelah kelak peralatan baru digunakan. Maka itu, Errinto pun optimistis target produksi tahun bisa tercapai. Target produksi DOID tahun ini sama dengan produksi tahun lalu, yakni sekitar 33,2 juta ton produksi Batubara dan 272,5 metrik ton untuk pengupasan tanah.

Untuk mencapai produksi, perusahaan kontraktor Batubara ini telah meneken dua proyek baru tahun ini senilai Rp 9 triliun. Dua proyek itu berasal dari PT Sungai Danau Jaya dan PT Tadjahan Antang Mineral yang memiliki lokasi tambang di Kalimantan.

Meski begitu, tambahan kontrak baru belum terlihat kontribusinya ke produksi DOID pada kuartal pertama tahun ini, yang tercatat 2,3 juta ton, turun 23% ketimbang periode sama tahun lalu sebanyak 3 juta ton.

Sebagai informasi saja, saat ini DOID punya sembilan kontrak utama yang berasal dari Adaro, Kideco, Berau Coal Suaran, Berau Coal Bunungan, KPC, Darma Henwa, Sungai Danau Jaya, Tadjahan Antang Mineral.

Hingga kuartal  pertama tahun ini, DOID mencatat penjualan sebanyak US$ 126 juta, naik 3,2% ketimbang penjualan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$ 122 juta. Adapun laba DOID di kuartal I 2016 tercatat US$ 3,06 juta. Sementara, di kuartal sama tahun lalu, DOID masih merugi US$ 10,4 juta.

Errinto bilang, kenaikan penjualan karena harga Batubara naik tipis ketimbang periode sama tahun lalu. Selain itu, efisiensi yang dilakukan DOID mampu meringankan beban produksi.

Ditulis oleh Administrator

Kategori: Berita

Diperbarui pada 16 Jun 2016

Dilihat: 2789

JAKARTA. PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menjadi salah satu perusahaan tambang batu bara yang meraih kinerja positif di kuartal I tahun ini. Pada periode ini, pendapatan perusahaan tumbuh sebesar US$ 126 juta, meningkat 3,2 % dari periode sama tahun lalu sebesar US$ 122 juta.

Adapun perusahaan mencatat laba periode berjalan sebesar US$ 3,06 juta atau membaik dari kuartal I tahun lalu yang masih merugi US$ 10,4 juta.

Sekretaris Perusahaan Delta Dunia Makmur Tbk, Errinto Pardede mengatakan, pertumbuhan kinerja ditopang kenaikan harga batu bara di kuartal I 2016 dibandingkan tahun lalu. Selain itu, efisiensi perusahaan juga berhasil yang membuat beban produksi pun berkurang.

"Kuartal I tahun ini lebih kuat dengan tambahan dua kontrak yang baru ditandatangani diawal tahun 2016 dan akhir tahun 2015," kata Errinto kepada KONTAN, Senin (16/5).

Guna mengejar target tahun ini, Errinto mengatakan, perusahaan akan memasang strategi efisiensi, meningkatkan produktifitas, menjaga cash flow dan berusaha untuk menambah kontrak-kontrak baru. Namun errinto belum mau membeberkan proyek mana yang dibidiknya saat ini.

Sebagai informasi, masih ada sembilan kontrak utama yang masih dipegang oleh DOID, yaitu Adaro, Kideco, Berau Coal Suaran, Berau Coal Bunungan, KPC, Darma Henwa, Sungai Danau Jaya, Tadjahan Antang Mineral. Terdekat, kontrak dengan Berau Coal di Lati yang sebentar lagi akan habis di 2017.

Reporter Emir Yanwardhana
Editor Dikky Setiawan

Narasumber : Kontan.co.id