JAKARTA. Kementerian Kehutanan telah mencabut dan menghentikan kegiatan 23 perusahaan pertambangan yang terbukti melanggar peraturan. Selain itu, kementerian ini juga telah memberikan peringatan delapan perusahaan, menunda sembilan proses izin dan menolak permohonan 51 perusahaan tambang.

Menteri Kehutanan Zukifli Hasan mengatakan, sampai saat ini izin pinjam pakai kawasan hutan sebanyak 516 unit seluas 468.001 hektare di 500 kabupaten. “Kami sudah menegakkan sanksi dengan penghentian kegiatan, peringatan, penundaan dan penolakan izin,” kata Menhut di Jakarta, hari ini.

Ia menambahkan, dalam rangka penindakan tambang ilegal, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. “Menteri Kehutanan tidak pernah menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan di dalam kawasan hutan konversi,” katanya.

Zulkifli mengungkapkan, izin tambang yang dikeluarkan bupati tidak serta-merta dikeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Dengan begitu tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan bisa dikatakan merupakan pertambangan ilegal. Sementara itu, izin tambang di areal pengunaan lain atau di luar kawasan hutan bukan kewenangan menteri kehutanan.

“Saat ini kami sedang memetakan tambang illegal di dalam kawasan hutan sebagai dasar operasi penindakan di lapangan,” katanya. Ia menambahkan, pemerintah tidak mau melihat baik perusahaan nasional maupun internasional yang melakukan usaha pertambangan tapi tidak melakukan kewajibannya mereklamasi dan hanya mengambil kekayaan alam Indonesia.